Proses pembuatan paspor untuk calon jamaah haji (CJH) terus dikebut

Padang, Padek—Proses pembuatan paspor untuk calon jamaah haji (CJH) terus dikebut. Kantor Imigrasi membuka layanan di hari libur, Sabtu dan Minggu, untuk menuntaskan paspor CJH dengan cepat.

”Imigrasi telah menyepakati, tetap membuka layanan di hari libur,” ungkap Kabid Haji Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sumbar, Japeri Jarap kepada Padang Ekspres, Selasa (28/6).

1.000 lebih paspor untuk calon haji Telah di terbitkan Kantor Imigrasi Jambi

JAMBI--Tiga pekan berjalan Kantor Imigrasi Jambi sudah menuntaskan 1.000 lebih paspor untuk calon haji.
Kepala Kantor Imigrasi Jambi Mat Salim di Jambi, Selasa mengatakan, berjalan tiga pekan sejak dimulai proses penerbitan paspor haji, pihaknya sudah menuntaskan 1.000 lebih paspor.

"Dalam sehari kita menerima 100 pemohon dan dalam tempo dua hari paspor itu sudah bisa diterbitkan atau lebih cepat satu hari dari waktu pelayanan paspor umum," katanya. Ia menyebutkan, untuk pelayanan pembuatan paspor umum paling cepat penyelesaiannya tiga hari, namun untuk calon haji dipercepat menjadi dua hari.

Percepatan penyelesaiaan paspor dan peningkatan layanan bagi calon haji untuk menekan biaya yang dikeluarkan, terutama dari luar daerah, karena biaya transportasi dan konsumsi selama berada di Kota Jambi mereka bayar sendiri.
Sementara peningkatan layanan, seperti waktu dan tempat dipisahkan dengan masyarakat umum, dan disediakan ruang istirahat, supaya calon haji sebagian besar orang lanjut usia tidak kelelahan.

Imigrasi Jambi melayani pembuatan paspor untuk calon haji dari Kota Jambi dan tujuh kabupaten meliputi Kabupaten Muarojambi, Batanghari, Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin dan Kerinci dengan jumlah calon haji 2.200 orang lebih.
Syarat dalam pengurusan paspor itu juga sama dengan masyarakat umum sebelumnya, yakni KTP, KK, akte kenal lahir atau 
ijazah dan surat nikah bagi yang sudah punya suami atau istri.

Bagi calon haji yang tidak memiliki akte kenal lahir atau keterangan diri lainnya, akan diterbitkan surat dari Kanwil Kementrian Agama setempat pengganti akte kenal lahir tersebut. Dalam keterangan terpisah Kabid Haji Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jambi Herman mengatakan, calon haji dari kota dan kabupaten yang jauh dari Kantor Imigrasi diinapkan gratis di asrama haji selama pengurusan dokumen antar negara tersebut.

Bagi calon haji yang daerahnya jauh dari Kantor Imigrasi dengan waktu dan jarak tempuh di atas dua jam disediakan penginapan gratis di asrama haji, dengan ketentuan transportasi dari dan pulang ke daerahnya serta biaya makan selama pengurus paspor dibayar sendiri.

Pengurusan paspor haji itu juga diatur per wilayah atau terjadwal, supaya tertib dan tidak tumpang tindih, sesuai kemampuan pihak Imigrasi dalam melayani pembuatan paspor tersebut. Calon haji diberangkatkan daerahnya sesuai jadwal dan jumlah orang secara bergiliran, supaya selama berada di Kota Jambi dan Kuala Tungkal mereka tidak kelelahan.

Setiap tahun Provinsi Jambi mendapat kuota haji untuk 2.616 orang ditambah 14 orang petugas, dan untuk Kantor Imigrasi Jambi mendapat jatah menerbitkan 2.200 paspor, sisanya 416 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kuala Tungkal dari calon haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. (Ant)

Sistem Online Haji Berlaku 4 Juli di Sambas

 SAMBAS - Kantor Kemenag sambas akan memberlakukan sistem online calon jamaah haji pada 4 Juli 2011. Pemberlakukan sistem online ini akan membantu calon jamaah haji untuk mengetahui pada tahun berapa mendapat giliran untuk berangkat haji.

“Sistem ini akan terkoneksi dengan pusat, sehingga data base daftar haji secara online sudah masuk di sana. Secara otomatis daftar haji akan berurutan, dan tidak bisa digantikan dengan yang lain, kalaupun ada yang batal berangkat haji, maka ketika masuk lagi maka harus berada di urutan di belakang,” ujar Kepala Kantor Kemenag Sambas, Mahmudi kepada Tribunpontianak.co.id.

Menurutnya sistem online ini akan menghindari atau mengantisipasi apabila terjadi percaloan bagi calon jemaah haji yang ingin berangkat dengan jalan pintas dan cepat. “Jadi semua calon jamaah haji harus antre untuk berangkat sesuai urutannya, selain itu juga memberikan kemudahan bagi calon jamaah haji untuk mengetahui kapan akan diberangkatkan,” katanya.

Namun mekanisme pendaftaran dan pembayaran biaya keberangkatan haji, katanya, sama dengan sebelumnya. Dengan melakukan penyetoran minimal pada bank penerima setoran sebesar Rp 25 juta yang nantinya biaya keseluruhan keberangkatan haji akan disesuaikan nantinya.

Dikatakan, untuk kuota haji di Kabupaten Sambas sebanyak 266 CJH. Setiap kuota calon jamaah haji di kabupaten/kota di Kalbar ditetapkan melalui keputusan Gubernur Kalbar setelah melalui pemberian jatah kuota haji Kalbar dari pemerintah pusat.

Kasi Urusan Penyelenggaraan Haji Kantor Kemenag Sambas, HM Satono mengatakan penggunaan sistem online sangat membantu para calon jamaah haji di Kabupaten Sambas. “Mereka bisa melihat kapan akan diberangkatkan melalui komputerisasi sistem online di kantor kami. Untuk daftar tunggu calon jamaah haji di Kabupaten Sambas hingga 2021, saat ini berkas daftar CJH sudah dimasukkan ke dalam sistem online,” katanya. (*)

Menag Minta Tambahan Kuota Haji

Jakarta - Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan masalah permintaan tambahan kuota itu sudah disampaikan kepada Menteri Urusan Keislaman, Wakaf dan Penyuluhan Arab Saudi Shekh Bin Abdul Aziz dan secara prinsip yang bersangkutan setuju sehingga akan memperjuangkan usulan tersebut.

"Indonesia sangat berkepentingan untuk mendapatkan tambahan kuota haji karena antrian yang begitu panjang. Insya allah beliau akan ikut memprjuangkan penambahan kuota itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat disetujui," ujarnya di Istana Presiden hari ini.

Menurut dia, persetujuan itu perlu cepat dilakukan supaya bisa disosialisasikan sehingga penyerapannya bagus pada musim haji mendatang.

"Saya mengajukan tambahan 27.000. Sekarang kan kuota dasarnya itu 211.000, jadi kalau ditambah 27.000 ya bisa jadi 238.000. Biasanya sih dapat,tapi tidak tahu berapa jumlahnya yang dikabulkan," ujarnya lagi.

Soal tarif ongkos naik haji, ungkapnya, belum ada kepastian tarifnya. Akan tepai, lanjutnya, mudah-mudahan tidak naik karena ternyata harga minyak yang sangat mempengaruhinya juga sudah cenderung turun.

"Walaupun [turunya harga minyak] sedikit," katanya.

Pekan lalu, Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Perhubungan sepakat menetapkan perhitungan referensi tari penerbangan haji rata-rata di seluruh  embarkasi sebesar US$ 1.983 atau sekitar 16,9 juta rupiah per jamaah.

Kementerian Perhubungan akan membawa perhitungan referensi tersebut untuk dinegosiasikan dengan sejumlah operator penerbangan haji.

Selain itu, dua maskapai swasta, yaitu Batavia Air dan Lion Air juga menyatakan mintanya untuk ikut tender angkutan penerbangan haji, yang selama ini dikuasai Garuda Indonesia dan Saudi Air.

Batavia Air dan Lion Air berani mematok harga di bawah perhitungan referensi Kementerian Perhubungan. (BI)

Hasil Survei, 81 Persen Jamaah Haji Puas

Jakarta - Meski kritik tidak jauh dari penyelenggaraan haji saban tahun, namun survei menyatakan 81 persen jamaah haji yang menjadi responden mengaku puas. Survei itu dilakukan oleh BPS dan Surveyor atas permintaan Kemenag.

"Survei itu untuk meneliti tingkat kepuasan jamaah haji pada tahun lalu dan 81 persen jamaah merasa puas," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemnag) Slamet Riyanto, usai acara Pelatihan Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2011 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (28/6/2011).

Slamet menuturkan, bukan perkara mudah untuk memuaskan semua jamaah haji yang mencapai 211 ribu orang. Sehingga hasil survei 81 persen puas mencerminkan adanya kemajuan. “Ya mudah-mudahan bisa memuaskan 100 persen," harap Slamet, yang mewakili Menteri Agama Suryadharma Ali membuka pelatihan selama 10 hari itu.

Pada bagian lain, Slamet meyakini isu pemancungan TKW Ruyati yang berimbas pada moratorium penempatan TKI ke Saudi per Agustus nanti, tidak berdampak pada operasional jamaah haji dari Indonesia.

"Ini kan ibadah. Apalagi Raja Saudi telah menegaskan dirinya sebagai pelayan dua tempat suci. Haji bagi Arab Saudi adalah segala-galanya," ungkap Slamet.

Pelatihan petugas panitia non kloter ini diikuti oleh 511 orang yang akan bertugas sebagai petugas pelayanan umum, bimbingan ibadah, media center haji, dan pengamanan. Juga ada 306 petugas kesehatan, antara lain terdiri dari dokter dan perawat. Mereka berasal dari seluruh Indonesia.(dtk)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Suryadharma Alie mengatakan, pemerintah Indonesia hendak menambah kuota jemaah haji pada 2011 sebanyak 27.000. Saat ini, pemerintah Indonesia memeroleh kouta sebesar 211.000.

Menurut Suryadharma, pemerintah optimistis akan mendapat tambahan kuota tersebut. "Saya sudah berbicara kepada Menteri Urusan Agama Islam, Wakaf, dan Penyuluhan Arab Saudi Syaikh Doktor Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Syaikh. Saya katakan pemerintah Indonesia berkepentingan untuk mendapatkan kuota haji karena antrean yang begitu panjang. Insya Allah beliau akan ikut memperjuangkan penambahan kuota ini," kata Suryadharma, Selasa (28/6/2011) di Jakarta.

Terkait anggaran haji, Suryadharma mengemukakan, Kementerian Agama akan mengelolanya secara efektif. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini juga mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit terhadap dana haji.

Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono meminta penyelenggara haji tahun ini memberikan pelayanan lebih baik. Secara khusus Wapres menginstruksikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah membenahi manajemen pengelolaan haji serta menindaklanjuti semua rekomendasi perbaikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya telah menerima tembusan surat dari KPK yang memerinci ada 48 temuan mengenai penyelenggaraan haji. Sebanyak 38 temuan sudah diselesaikan dan sisa 10 temuan harap segera diselesaikan," kata Boediono, Jumat (10/6/2011) saat meninjau Kantor Haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi.

Rekomendasi perbaikan dari KPK itu disampaikan sejak setahun lalu. Rekomendasi ini didasarkan pada hasil kajian KPK pada Januari 2009-Maret 2010, yakni ada sejumlah titik lemah dalam pelayanan penyelenggaraan haji yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. Rekomendasi itu menyangkut tujuh perbaikan pada aspek regulasi, enam perbaikan aspek kelembagaan, 28 perbaikan aspek tata laksana, serta tiga perbaikan pada aspek manajemen sumber daya manusia.

Wapres menegaskan, semua petugas penyelenggara haji Indonesia tahun ini harus meneguhkan semangat untuk memberi pelayanan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Para petugas juga diminta lebih sabar dalam melayani jemaah dan memerhatikan serta membantu menyelesaikan segala kesulitan yang mungkin dihadapi jemaah.

Jamaah Umrah Sejak Januari Naik 34 Persen

Jamaah Umrah Sejak Januari Naik 34 Persen...Makkah Berasa Musim Haji

Sabtu, 25 Juni 2011 10:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH - Kementerian Haji Arab Saudi menyatakan sejak 19 Januari, awal musim umrah, hingga pekan lalu, jumlah jamaah umrah naik 34 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sebanyak 2,840 juta peziarah datang untuk melakukan umrah, kata laporan yang dikeluarkan oleh kementerian. Dikatakan misi Saudi di luar negeri telah melaporkan mengeluarkan 3,6 juta visa umrah selama periode tersebut. Angka ini tak jaug beda dengan jumlah visa haji.

Menurut laporan itu, Iran mengantongi hampir 21 persen dari penerima visa Umrah. Mesir, dengan 14,53 persen di tempat kedua, dan Turki di posisi ketiga dengan 9,99 persen.

Laporan itu mengatakan, 246.754 peziarah saat ini masih di Tanah Suci untuk menyelesaikan ritual umrah mereka dan mengunjungi Madinah untuk berdoa di Masjid Nabi.

Sebelumnya, perusahaan jasa umrah sempat risau akan menurunan jamaah karena mereka tidak dapat melakukan perjalanan karena kerusuhan politik di beberapa negara Arab. Merekakini optimis karena jumlah itu bakal melewati angka empat juta jamaah, angka jamaah haji tahun lalu. "Ini belum masuk angka umrah Ramadhan, karena banyak Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji kecil selama bulan suci," ujar seorang pejabat kementerian haji.

Pesawat Haji Sering Telat, Usul ONH Naik

	Pesawat Haji Sering Telat, Usul ONH Naik JAKARTA - Tingkat ketepatan keberangkatan dan kepulangan pesawat haji pada tahun lalu masih memprihatinkan. Dari catatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terjadi keterlambatan keberangkatan dan kepulangan sebanyak 345 kali. Fakta tersebut terungkap saat rapat kerja antara Menteri Perhubungan (Menhub) Fredy Numbery dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Kamis (23/6). Fredy mengatakan, bahwa phase pertama keberangkatan angkutan haji, maskapai penerbangan Garuda Indonesia, memberangkatkan sebanyak 119.912 jamaah dengan 308 kelompok terbang. "Terjadi 22 kali keterlambatan. Tujuh kali karena alasan teknis, dan 15 kali karena alasan operasional," ungkap Fredy. Sedangkan maskapai Saudi Arabian Airlines (SAA), kata dia, memberangkatkan 79.668 jamaah dengan 184 kloter. Terjadi keterlambatan 33 kali, enam di antaranya karena alasan teknis dan 27 kali alasan operasional. Total jamaah yang diberangkatkan dengan kedua maskapai tersebut sebanyak 198.668 terbagi di 492 kloter. Fredy menjelaskan, pada phase II atau kepulangan jamaah haji, Garuda mengangkut sebanyak 118.690 jamaah yang terbagi di 310 kloter. Terjadi 200 kali keterlambatan. Kejadian itu dipicu 12 kali karena alasan teknis dan 188 kali karena alasan operasional. Sementara, Saudi Arabian mengangkut 79.481 jamaah dibagi menjadi 494 kloter. Terjadi 90 kali keterlambatan. Total jamaah yang yang diangkut untuk kepulangan adalah 198.171 terbagi 494 kloter dan keterlambatan sebanyak 290 kali. Fredy mengatakan, kendala selama masa pemberangkatan karena kepadatan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, dan Bandara Prince Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah. "Ini memengaruhi slot penerbangan haji dari Indonesia," terangnya. Disebutkan Fredy, masalah teknis dan operasional dari maskapai penerbangan, dan bencana alam meletusnya gunung merapi juga mengganggu pelaksanaan angkutan haji embarkasi Solo. "Sehingga dialihkan ke embarkasi Surabaya," kata Fredy. Untuk pemulangan, lanjut Fredy, kendalanya adalah kepadatan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, dan Bandara Prince Mohammad bin Abdul Aziz karena pemulangan jamaah haji yang dilakukan secara bersamaan. Fasilitas bandara yang terbatas, masalah teknis dan operasional maskapai penerbangan juga menjadi kendala. "Adanya penambahan kuota haji dan penerbangan hampir di seluruh negara, serta pemeriksaan yang ketat di bandara dan kurang disiplin jamaah haji yang sering membawa tentengan yang berlebihan dan barang berbahaya ke bagasi kabin," ungkapnya. Meski ratusan kali terlambat, Fredy tetap mengusulkan kenaikan tarif angkutan haji dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) alias ONH pada musim haji 2011. Berdasar hitungan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, biaya angkutan haji rata-rata sebesar USD1.672. Asumsi tersebut disebabkan kenaikan harga avtur yang digunakan sebesar USD 0,65. "Usulan Ditjen Perhubungan Udara dengan keuntungan 10 persen adalah sebesar USD 1.839," kata Fredy. Berdasar data Kemenhub, pada 2010, biaya dan tarif angkutan haji adalah sebesar USD1.733. Jumlah tersebut lebih kecil dibanding tahun 2009 sebesar USD1.766. Pada 2008, sebesar USD1.893 dan tahun 2007 yakni senilai USD1.408. Tahun ini ada 11 embarkasi haji yang meliputi Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, Jakarta, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar. Diasumsikan, untuk embarkasi Banda Aceh sebanyak 3.984, Medan 8.234, Batam 9.877, Padang 7.454, Palembang 7.368,  Jakarta 60.197, Solo 33.454, Surabaya 40.398, Banjarmasin 4.969, Balikpapan 5.342 dan Makassar 14.978. "Sehingga totalnya 196.345," lanjut Fredy. Dia menjelaskan, rencana penggunaan pesawat udara pada penyelenggaraan haji tahun 2011 disesuaikan dengan jumlah kelompok terbang dan kapasitas bandara. "Tipe pesawatnya,  B747-400, B767-300 ER, B777, A330 dan A340. Pesawat yang dioperasikan minimal produksi tahun 1995 ke atas, kecuali pesawat tipe Boeing 747 minimal tahun 1990," jelasnya.(boy/jpnn/agm)

Menag Yakin Kasus Ruyati Tak Ganggu Pelaksanaan Ibadah Haji

Menag Yakin Kasus Ruyati Tak Ganggu Pelaksanaan Ibadah Haji   
Mohamad Rizki Maulana - detikNews

Putri Ruyati Demo Kedubes Arab Saudi

Jakarta - Hukuman mati terhadap Ruyati binti Satubi memicu protes keras terhadap pemerintah Arab Saudi. Terhadap aneka protes ini, pemerintah yakin hal itu tidak akan mengganggu pengiriman jamaah calon haji Indonesia.

"Saya tidak akan campurkan dengan urusan TKI, haji adalah persoalan tersendiri," tegas Menag Suryadharma Ali di Hotel Crown, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (21/6/2011).

Menag menjelaskan, penyelenggaraan haji adalah masalah ibadah umat Muslim. Demi melaksanakan rukun Islam kelima tersebut, tidak sedikit umat Muslim yang menabung dan bersabar bertahun-tahun untuk menunggu giliran diberangkatkan.

"Ada calon haji yang menunggu sampai 10 tahun dan yang sudah antre sangat panjang. Ini yang menjadi perhatian kita, bagaimana agar antrean itu dari tahun ke tahun bisa berkurang," papar Menag.

Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama pemerintah RI dan Arab Saudi dalam masalah penyelenggaraan ibadah haji sangat baik. Mulai dari penambahan kuota haji, penyediaan tempat pemukiman dan berbagai masalah teknis lainnya, semua terus diperbaiki.

"Selama ini kerjasama kita untuk urusan haji sangat baik. Saya berharap masalah TKI bisa diselesaikan dan tidak merugikan calon haji," tegas Menag.

Kemenag Harap Saudi Tambah Quota Haji RI

Tri Kurniawan - Okezone

Selasa, 21 Juni 2011 15:52 wib

 0  7Email0

Ilustrasi

JAKARTA - Kementerian Agama berharap quota tambahan sebanyak 27 ribu calon jamaah haji tahun ini bisa segera dikabulkan pemerintah Arab Saudi.

Menteri Agama, Suryadharma Ali mengatakan quota dasar calon jamaah haji Indonesia saat ini sebanyak 211 ribu jamaah dengan rincian 194 ribu untuk haji regular dan 17 ribu untuk haji khusus.

"Kalau itu dikabulkan maka total haji kita 238 ribu jamaah. Itu artinya quota kita sudah sesuai dengan jumlah penduduk kita," ujar Suryadharma Ali di Jakarta, Selasa (21/6/2011).

Menurutnya jika ada keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi secepatnya, diharapkan semua quota yang dikabulkan dapat terserap. Pengalaman sebelumnya, keputusan selalu datang mepet waktu. Akhirnya tidak semua quota tambahan bisa berangkat.

"Peluangnya selalu ada, cuma berapanya kita belum tahu," tegasnya.

Katanya, pemerintah juga membatasi calon jamaah haji yang akan berangkat. Caranya, pemerintah akan memprioritaskan jamaah yang belum pernah berangkat haji. Sementara bagi calon jamaah yang sudah pernah berangkat haji disarankan untuk menunggu quota tambahan.

"Sampai sekarang kebanyakan yang antre itu, yang belum pernah berangkat haji," terangnya.

Selain masalah quota tambahan, Kementrian Agama juga menemui masalah di bidang penerbangan. Maskapai Garuda Indonesia, kata dia, telah mengajukan biaya tiket haji sebesar USD 2076. Ini menigkat tinggi dibandingkan pada 2010 tawarannya sebesar USD 1734. Namun tawaran tersebut, bukanlah harga mati.

"Jadi ini masih ada proses tawar menawar dengan pihak Garuda yang nanti akan dilakukan oleh DPR dan oleh pemerintah sendiri, jadi tidak memberikan angka segitu lalu kita ambil," ungkapnya. 

Suryadharma Tak Mau Masalah Haji Dicampuradukkan Dengan TKI

Tribunnews.com - Selasa, 21 Juni 2011 13:15 WIB

Share

ShareEmail

Print   + Text –

tribunnews.com/herudin

Menteri Agama Suryadharma Ali

Berita Lainnya

• Aktivis Desak Pemerintah Putus Hubungan dengan Arab…
• Latihan Khusus Buat Kematian Secara Cepat
• Pak SBY, Tolong Bawa Pulang Jenazah Ibu Saya
• Menteri Agama Coba Tawar Harga Tiket Haji Garuda
• Ketabahan Tahanan Runtuh Saat Masuk Ruang Eksekusi
• Sekali Tebas Pedang Gelindingkan Kepala Beberapa Meter

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri Agama Suryadharma Ali tidak mau mencampuradukkan masalah haji dengan permasalahan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.

"Saya tidak ingin mencampuradukkan persoalan TKI dengan haji. Karena haji juga sudah ada persoalannya sendiri," kata Suryadarma saat ditemui di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Selasa (21/6/2011).

Jelas Suryadharma, permasalahan haji sendiri sudah sangat pelik. Misalnya soal antrian yang panjang hingga calon haji harus menunggu sampai 12 tahun. "Bagaimana antrian itu diperpendek. Jangan sampai ada masalah timbul menggangu antrian ini," kata Suryadharma.

Diungkapkannya, dalam pengurusan soal haji, hubungan Indonesia dengan Arab Saudi sangat baik. "Untuk penyelesaian visa 200 ribu jamaah bisa selesai dalam 1 bulan. Pelayanan dari sana kami puas kecuali masalah penerbangan," katanya lagi.

Suryadharma meminta kepada semua pihak tidak mencampuradukan permasalahan haji dengan masalah tenaga kerja yang terjadi saat ini di Arab Saudi. "Mudah-mudahan dalam soal TKI juga akan lebih baik," tutupnya.